Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Juga Berkomitmen Terhadap Pengembangan SDM dan Berpartisipasi Dalam Rakor Evaluasi Kinerja BPSDM

JAKARTA - Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu landasan penting dalam pembentukan sebuah organisasi. Dengan bantuan sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi dapat mencapai tujuan demi kemajuan bangsa.   

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkomitmen penuh untuk mengembangkan sumber dayanya melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang saat ini berjumlah 64.484 pegawai.

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Iwan Kurniawan mengatakan saat ini jajarannya sedang mempersiapkan metode untuk mengembangkan SDM dengan _resource_ yang terbatas.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja BPSDM yang diselenggarakan di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Minggu (26/11).

Baca juga: Usai Libur Idul Fitri, Yasonna Minta Jajaran Kemenkumham Kembali Fokus Kerja Melayani Publik

Hadir Tejo Harwanto, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dan Hajrianor, Kepala Divisi Administrasi, serta Kakanwil dan Kadivmin dari seluruh kanwil.   

Tampak pula para sekretaris unit utama dan jajaran Pimti BPSDM, serta para Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM se-Indonesia.

Baca juga: Mendukung Ketahanan Pangan Babinsa dan Kelompok Tani Perbaiki Jalan Pertanian Yang Rusak

"Kita punya _resource_ untuk mengembangkan kompetensi 64.484 (pegawai). BPSDM hanya punya 4 Unit Pusat, 3 Badiklat, dan 18 Widyaiswara, itu jauh dari memadai untuk mencoba mengembangkan kompetensi, " terang Iwan dalam arahannya.

"Padahal mengembangkan kompetensi pegawai tidak boleh coba-coba. Saya ingin kesempatan ini dengan dukungan semua, mencoba membuat sesuatu yang lebih berarti untuk pengembangan kompetensi SDM dengan _resource_ yang terbatas, " lanjutnya.

Baca juga: Wujud Rukun dan Damai, Pangdam IV/Dip: Masyarakat Jateng Bersatu Menjaga Kerukunan Tidak Mudah Dipecah Belah dan Paham Radikal

Melalui rapat koordinasi hingga 28 November ini, Iwan berharap dapat dibuat _roadmap_ pengembangan pegawai. Dan BPSDM sebagai fasilitator akan mengatur infrastruktur yang diperlukan di masa depan.

"Sekali kita bikin ( _roadmap_ ) ini, akan menjadi instrumen sampai kapanpun, "

Baca juga: Mendikbudristek RI Resmi Lantik Nyoman Abdi Sebagai Direktur PNB Periode 2022 - 2026

"Hari ini adalah hari dimana kita semua akan memikirkan mau dibawa kemana pengembangan kompetensi SDM kemenkumham ini, " jelas mantan Kadivmin Jateng itu.

Memperhatikan pengembangan kompetensi, apa yang kita lakukan bersama saat ini juga akan membuahkan hasil di masa depan, karena prinsipnya adalah human as assets.